Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar tentang pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2010 dijadwalkan Senin (17/10). LKPj wali kota yang menjabarkan penggunaan anggaran Rp1,4 triliun, hanya dibahas sekitar 10 hari oleh legislator.
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menilai, kondisi itu menunjukkan bahwa pembahasan hanya sekadar seremonial belaka. “Sangat disayangkan bahwa LKPj wali kota dibahas asal jadi tanpa melalui proses cek fisik dan sinkronisasi dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK),” tandas Manajer Advokasi Keuangan Daerah Kopel Anwar,kemarin.
Jika melalui prosedur yang baik, dalam pembahasan LKPj minimal dilakukan selama dua bulan.Pembahasan melalui beberapa proses,di antaranya cek fisik. DPRD jangan sekadar ketuk palu atas laporan yang disampaikan pemkot. “Pembahasan LKPj ini terlihat hanya seremonial belaka. Apalagi, informasi yang kami peroleh,anggota DPRD hingga komisi dan fraksi-fraksi belum menerima LHP BPK. Padahal, LHP BPK itu harusnya ada saat pembahasan LKPj,” ungkapnya.
Kendati dibahas dalam tempo singkat, DPRD Makassar tetap menjamin bahwa kualitas pembahasan LKPj tetap maksimal. Apalagi, pembahasan dilakukan secara maraton. “Kualitas pembahasan tetap baik,walaupun waktunya singkat. Apalagi, tidak ada hal prinsipil di situ. Pembahasan LKPj ini memang harus dipercepat karena akan dilakukan lagi pembahasan APBD perubahan 2011,” ujar anggota Banggar Rahman Pina, kemarin.
Selain itu, Rahman Pina berkilah pembahasan lanjutan akan dilakukan di tingkat komisi mulai hari ini. “Bamus sudah menetapkan pengambilan keputusan tentang LKPj ini kalau tidak salah 17 Oktober nanti,” ungkap Pelaksana Tugas Ketua DPRD Makassar Busrah Abdullah.
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menilai, kondisi itu menunjukkan bahwa pembahasan hanya sekadar seremonial belaka. “Sangat disayangkan bahwa LKPj wali kota dibahas asal jadi tanpa melalui proses cek fisik dan sinkronisasi dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK),” tandas Manajer Advokasi Keuangan Daerah Kopel Anwar,kemarin.
Jika melalui prosedur yang baik, dalam pembahasan LKPj minimal dilakukan selama dua bulan.Pembahasan melalui beberapa proses,di antaranya cek fisik. DPRD jangan sekadar ketuk palu atas laporan yang disampaikan pemkot. “Pembahasan LKPj ini terlihat hanya seremonial belaka. Apalagi, informasi yang kami peroleh,anggota DPRD hingga komisi dan fraksi-fraksi belum menerima LHP BPK. Padahal, LHP BPK itu harusnya ada saat pembahasan LKPj,” ungkapnya.
Kendati dibahas dalam tempo singkat, DPRD Makassar tetap menjamin bahwa kualitas pembahasan LKPj tetap maksimal. Apalagi, pembahasan dilakukan secara maraton. “Kualitas pembahasan tetap baik,walaupun waktunya singkat. Apalagi, tidak ada hal prinsipil di situ. Pembahasan LKPj ini memang harus dipercepat karena akan dilakukan lagi pembahasan APBD perubahan 2011,” ujar anggota Banggar Rahman Pina, kemarin.
Selain itu, Rahman Pina berkilah pembahasan lanjutan akan dilakukan di tingkat komisi mulai hari ini. “Bamus sudah menetapkan pengambilan keputusan tentang LKPj ini kalau tidak salah 17 Oktober nanti,” ungkap Pelaksana Tugas Ketua DPRD Makassar Busrah Abdullah.